Thursday, April 24, 2014

Mekanisme Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014

Emis pendis
Dalam upaya meningkatkan kualitas data Pendidikan Islam, sesungguhnya memang perlu untuk melakukan proses validasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keakuratan seluruh variable data Pendidikan Islam yang dikumpulkan. Data tersebut harus memenuhi kriteria lengkap, akurat dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program Pendidikan Islam secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

EMIS sebagai salah satu entitas penting dalam pengelolaan data baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran signifikan dalam pengambilan kebijakan, seperti BOS, BSM, dan digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan program pendidikan Islam, dan penyusunan laporan rencana aksi Inpres Prioritas Nasional Tahun 2014.

Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 saat ini sudah mulai dilaksanakan oleh Operator Madrasah. Hal tersebut berdasarkan Surat Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Nomor Dj.I/Set.I/1/HM.01/739/2014 Perihal pemutakhiran data EMIS Semester Genap Tahun 2013/2014.

Adapun Mekanisme Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut :
  1. Pemutakhiran Data EMIS dilakukan dengan mengisi/menginput data menggunakan format Excel yang telah disediakan Emis Pendis.
  2. Operator madrasah melakukan input data yang terdiri atas 3 file yakni : Lembaga, Personal dan Siswa sesuai dengan petunjuk yang ada.
  3. Data yang telah diinput tersebut setelah selesai selanjutnya dikirimkan ke Admin Kemenag kabupaten/kota untuk kemudian diteruskan ke Admin Kanwil dan ke Emis Pusat.
  4. Bagi rekan-rekan operator madrasah jangan lupa file yang telah dinput tersebut disimpan di komputer madrasah sebagai arsip dan jangan sampai hilang agar setiap saat siap apabila dibutuhkan. 
Untuk lebih jelasnya mengenai Mekanisme Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 silahkan dilihat video dibawah ini :



Demikian info mengenai Mekanisme Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Posted by : Lativi Abdima
ABDI MADRASAH Updated at : 4/24/2014

Monday, April 21, 2014

Perlu Adanya Perbaikan Pada Pondasi Pengembangan EMIS PENDIS

Emis Pendis
Secara umum di berbagai belahan dunia, proses pengambilan keputusan berbasis data mengalami proses perbaikan dalam 30-40 tahun belakangan. Evolusi manajerial data dan informasi berkembang sangat pesat dewasa ini, mulai dari proses pengumpulan, penyediaan, pengolahan hingga ke penyajian yang mudah dicerna serta bermutu tinggi.

Sistem Informasi Manajemen atau lebih dikenal dengan SIM yakni berupa, informasi yang dikelola secara sistemik di dalam suatu organisasi ihwalnya berguna dalam manajemen pengambilan keputusan. Dalam teori Decision Support Systems (Sistem yang Menunjang Pengambilan Keputusan) di masa lampau, telah mengambil peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan nilai tambah sebuah informasi atau hanya kumpulan data.

Namun saat ini teori tersebut semakin berkembang menjadi pendekatan Intellegence Systems yang merupakan sistem yang bekerja sendiri dan akan memberikan alternatif-alternatif dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan atau EMIS yang dikelola oleh sebuah sub bagian tersendiri di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam diharapkan mengalami perbaikan dalam hal perbaikan infrastruktur, platform software, sumber daya manusia, tata kelola organisasi dan sistem operasional kerja.

Seperti kami kutip dari kemeneg.go.id, Sekjen Kementerian Agama RI ( Bahrul Hayat PhD ) harapkan ada revitalisasi infrastruktur, platform software, sumber daya manusia, tata kelola organisasi dan sistem operasional kerja EMIS (Education Management Information Systems) Ditjen Pendidikan Islam dalam beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dimaksudkan guna memperbaiki basis data dan sistem informasi EMIS dari waktu ke waktu guna menunjang pengumpulan, penyediaan, pengolahan dan penyajian data pendidikan Islam yang bermutu tinggi.

"EMIS sebagai sub pengelola data pendidikan Islam sudah seharusnya memperbaiki lima hal yang menjadi fondasi pengembangan sistem informasi manajemen yakni berupa infrastruktur, platform software, SDM, organisasi dan SOP," ujar Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat PhD didampingi oleh Sekretaris Ditjen Pendis Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA dalam acara Workshop Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Islam di yang berlangsung di Cikarang.

Bahrul menjelaskan saat ini sedang dikembangkan data elektronik (e-Data) guna menunjang perencanaan secara elektronik (e-Planning) di lingkungan Kementerian Agama. "Semua satker akan diminta memasukkan perencanaan program dan kegiatan secara elektronik ke depannya, sama halnya dengan e-MPA yang telah dikembangkan." Menurut Pak Sekjen Kemenag ini juga nanti akan ada e-Audit (proses audit secara elektronik). "Tidak bisa sebuah satker memasukkan sebuah e-Planning jika belum memasukkan e-Data. Dan dalam beberapa tahun lagi, Itjen melakukan audit berdasarkan kepada e-Data, e-Planning, e-MPA dan e-Audit sebelum turun langsung ke satker tujuan," terang Bahrul.

Betapa pentingnya data untuk ditekuni dan didalami di setiap satuan kerja, baik pusat maupun daerah. Dengan memperkuat basis data EMIS, EMIS di Ditjen Pendis resmi menjadi bagian yang diurus secara terus menerus ke depannya. "Dengan dukungan struktur sistem informasi dalam nomenklatur Kemenag dan sistem hak dan kewajiban akan mengalir data yang dibutuhkan dari daerah ke pusat," paparnya.

Nantinya, sebagai contoh setiap lembaga pendidikan Islam yang akan menerima bantuan sosial, diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan pemenuhan data yang terstruktur dan sistematis guna memberikan rasa adil dan terbuka kepada stakeholder Ditjen Pendidikan Islam.

"Saya berharap kita dapat berbuat banyak dalam manajemen berbasis IT pendidikan Islam. Teknologi terbarukan bisa kita serap dan terapkan dengan ahli-ahli IT di Kemenag dan cukupnya ketersediaan anggaran pendataan pendidikan Islam diharapkan akan mampu mempertanggungjawabkan ruh pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di Kementerian Agama karena 87% dana dari 50 triliun ada di Ditjen Pendis," jelasnya.

Revitalisasi komprehensif EMIS, seluruh tugas pendidikan yang dilayani oleh Ditjen Pendidikan Islam harus melakukan revitalisasi, mulai dari tingkat pusat (Direktorat Pendidikan Madrasah) hingga ke satker terkecil (madrasah). Semua data pendidikan Islam wajib berbasis EMIS. Sehingga EMIS akan menjadi unsur organisasi yang bisa mengikat kepatuhan sistemik dari penyelenggaraan pendidikan Islam di Kementerian Agama RI.

Demikian info mengenai Perlu Adanya Perbaikan Pada Pondasi Pengembangan EMIS, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Posted by : Lativi Abdima
ABDI MADRASAH Updated at : 4/21/2014

Monday, April 14, 2014

Pasca Sertifikasi Guru dan Penerimaan Tunjangan Profesi

Tunjangan Profesi
Sertifikasi guru adalah cerita paling menarik di lingkungan lembaga pendidikan sekarang ini. Mulai dari pengurusan berkas untuk dapat masuk dalam long-list, lamanya menunggu panggilan untuk mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Guru (PLPG), menunggu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang tidak kunjung jadi, hingga pencairan tunjangan yang tidak tepat waktu, semuanya adalah cerita hangat yang selalu menarik.

Sebegitu menariknya, para pendidik bahkan lebih antusias mendiskusikan pencairan tunjangan sertifikasi ketimbang problem pendidikan itu sendiri, semisal menangani anak ‘bermasalah’, merumuskan dan membuat perangkat pembelajaran yang aplikatif, maupun mempersiapkan diri untuk menyongsong diberlakukannya Kurikulum 2013 pada tahun 2014 ini.

Tapi cobalah mari tengok hasil penelitian Bank Dunia tentang seritifikasi guru ini. Apakah antusiasme guru dalam mendiskusikan tunjangan sertifikasi ini berbanding lurus dengan hasil pembelajaran di kelas? Apakah dana besar yang dikeluarkan negara untuk para pendidik ini sesuai dengan tingkat mutu pendidikan? Apakah setelah mereka disertifikasi, mutu pendidikan di negeri ini secara otomatis meningkat?

Dalam penelitian bertajuk ”Spending More or Spending Better : Improving Education Financing in Indonesia” yang dirilis pada Maret 2013 terungkap, tidak ada perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan dari kebijakan sertifikasi pendidik ini. 

Hasil belajar belum sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Bila melihat nilai Matematika dan Bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan mendasar antara nilai dari murid yang gurunya bersertifikat dan tidak. Baik yang diajar guru lulus sertifikasi maupun belum, hasilnya sama. 

Dampak sertifikasi guru, masih menurut hasil penelitian yang melibatkan 30 ribu guru dan 90 ribu siswa ini baru berhasil memperbaiki kesejahteraan guru dan minat generasi muda menjadi guru. Selebihnya, belum terlihat.

Sebagai gambaran, tahun 2013 yang lalu dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru mencapai lebih dari 62 triliun. Sebanyak 60 triliun disalurkan melalui anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 2.4 triliun melalui Kementerian Agama. Lalu untuk apa negara harus mengeluarkan anggaran besar jika tidak ada hasilnya? Ini pertanyaan menyakitkan tapi penting untuk dikedepankan.

Banyak yang beranggapan bahwa ketiadaan peningkatan mutu pendidikan ini semata-mata karena kesalahan guru. Argumennya sederhana, sudah diberi tunjangan besar tetapi tidak berusaha meningkatkan kompetensi diri. Ekstrimnya, guru diberikan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji tersebut lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang jauh dari kebutuhan peningkatan mutu profesi mereka. Seperti, setelah tunjangan profesi dibayarkan, disinyalir di bank-bank yang menerima pembayaran haji ditemukan sejumlah guru melakukan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH).

Ditengarai juga, beberapa guru di rumahnya ada sepeda motor baru. Memperhatikan fenomena tersebut, yang paling rasional dan mungkin untuk dilakukan adalah mendorong guru untuk menjalankan kewajibannya secara lebih optimal. Para pendidik ini harus terus-menerus diingatkan agar uang (negara) yang sudah diperolehnya harus digunakan untuk meningkatkan kinerja yang efisien demi kemajuan pendidikan.

Biarkan para guru tetap menikmati haknya untuk mendapatkan tunjangan profesi, janganlah negara memotong atau menghentikan hak tersebut. Negara (pemerintah:Kemenag) cukup melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat melalui program-programnya. Dengan mengontrol aktivitas para pendidik ini, sudah pasti mutu pendidikan juga akan dapat ditingkatkan dan terwujudnya guru professional hanya persoalan waktu.

Pasca penerimaan tunjangan profesi, para guru harus terus menerus didorong untuk meningkatkan kompetensinya. Dan itu bisa dimulai dengan mendorong para pengawas untuk memantau sekaligus mendampinginya. Pengawas, sebagai ujung tombak pendidikan di lapangan harus mampu memberikan bimbingan teknis, dalam meningkatkan kemampuan guru untuk melakukan tugasnya, mulai dari membuat perencanaan pembelajaran, mempersiapkan materi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan teknik, metode dan pendekatan yang sesuai dengan konten pembelajaran dan kondisi peserta didik, penguasaan evaluasi pembelajaran yang memenuhi kriteria penilaian yang baik secara profesional.

Para pengawas harus didorong untuk dapat menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan Kementerian Agama (Baca: Ditjen Pendikan Islam), khususnya program-program yang dapat meningkatkan mutu guru. Ini tentu tugas berat karena meningkatkan kemampuan pengawas dengan kualifikasi di atas juga bukan persoalan mudah. Namun gagasan semacam ini akan terasa ringan manakala Pemangku Kepentingan/pejabat yang ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat memberikan treatment kepada para pengawas dengan basis pengetahuan dan komitmen yang memadai.

Kemampuan pemangku kepenting-an/pejabat di Kabupaten/Kota dan Provinsi melakukan instruksi kepada para pengawas juga sangat bergantung pada program yang dirumuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat Pendidikan Agama Islam) di tingkat pusat. Tanpa gerak bersama, keberhasilan mungkin hanya muncul di beberapa tempat saja, tergantung basis pengetahuan dan komitmen para pemangku kepentingan/pejabat di daerah masing-masing.

Menyerahkan mutu pendidikan semata-mata hanya kepada para guru, sama saja membiarkan mutu pendidikan terus berlangsung seperti sekarang. Tidak pernahkah kita bermimpi mutu pendidikan akan meningkat pada suatu hari nanti.

Demikian artikel mengenai Pasca Sertifikasi Guru dan Penerimaan Tunjangan Profesi, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Posted by : Lativi Abdima
ABDI MADRASAH Updated at : 4/14/2014

Tuesday, April 8, 2014

Jangan Golput Karena Menjadi Golput itu Sia-Sia

Jangan Golput
Majelis-majelis agama menyerukan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab disertai sikap penuh optimisme dan tidak bersikap “golput”, demi kelangsungan pembangunan bangsa yang menempatkan agama sebagai landasan etik, moral dan spiritual.

Seruan tersebut disampaikan pada forum silaturahmi tokoh-tokoh agama dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Walubi (Perwalian Buddha Indonesia) dan Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) di Jakarta, Rabu (2/4/2014) dihadiri Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat.

Majelis Agama juga menyerukan kepada semua partai politik agar sungguh-sungguh berlaku jujur dan adil dengan menempatkan kerukunan dan persatuan bangsa sebagai landasan utama pelaksanaan pemilu serta menghindari terjadinya pertentangan di masyarakat.

Seruan yang dibaca oleh Suhadi Sanjaya (Walubi) meminta penyelenggara pemilu agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memegang teguh sikap amanah, adil, jujur dan bertanggungjawab, dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan sehingga dapat dihindari kemungkinan berkurangnya nilai obyektivitas hasil pemilu 2014.

Selain itu menyerukan kepada para calon legislatif dan calon pimpinan bangsa dalam meraih dukungan harus menghindarkan diri dari perilaku buruk seperti menggunakan isu-isu primodial, mengadu domba, menggunakan politik uang dan black campaign dengan mengedepankan etika dan moral serta semangat persatuan dan solidaritas kebangsaan.

Dalam kesempatan ini, Wamenag Nasaruddin Umar mengatakan, seruan yang disampaikan majelis-majelis agama merupakan inisiatif dari tokoh-tokoh agama.

“Keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam pemilu memberikan suasana batin yang kuat. Seruan ini perlu diapresiasi,” ujarnya.

Syaifullah Maksum, yang mewakili MUI berharap pemilu keempat di era reformasi menjadi pemilu yang betul-betul demokrasi. “Jangan sampai terjadi seperti singkatan NPWP yang diplesetkan : nomor piro wani piro,” ucapnya.

Himbauan untuk menggunakan hak pilih juga diserukan oleh sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi, seusai acara doa bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jagakarsa, Jakarta. 

Mereka meminta agar seluruh elemen masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif (pileg) yang akan berlangsung besok pagi Rabu (9/4/2014). Mereka juga mengatakan, suara yang diberikan masyarakat akan sangat menentukan kualitas pemimpin ke depan.

"Mari kita berikan pendidikan politik yang baik bahwa golput itu sia-sia," ujar Suhardi.

Sementara itu, Emron berharap agar angka golput dalam pemilu kali ini bisa ditekan. Kekhawatiran tingginya angka golput, kata Emron, terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang hanya sekitar 30 persen. Emron mengingatkan masyarakat untuk tidak bersikap apatis dalam memilih calon pemimpinnya. 

"Ruginya kalau kita golput, yang baik-baik dan punya gagasan yang bagus nanti tidak terpilih sehingga tak bisa menjadi pemimpin bangsa. Kalau golput, bisa terjadi sebaliknya," kata Emron. 

Pada kesempatan yang sama, Akbar Tandjung mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye partai politik pada pemilu tahun ini terlihat menurun dibandingkan Pemilu 2009. Partisipasi tinggi masyarakat, kata dia, sangat penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan ke depan. Pemerintahan selanjutnya harus mendapat legitimasi kuat dari masyarakat agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. 

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan, PBNU sudah sejak lama menyerukan agar masyarakat tidak golput. Said menilai, kepentingan menyukseskan perhelatan pemilu adalah agenda bersama dalam mengembangkan demokrasi di negeri ini. Ia berpendapat tingginya angka potensi golput terjadi karena faktor frustrasi terhadap calon-calon anggota dewan yang ada. 

"NU tidak mengeluarkan ini halal atau haram. Tapi, NU berharap semua masyarakat mengambil peran dalam pesta lima tahunan ini," kata Said lagi.

Demikian info mengenai Jangan Golput Karena Menjadi Golput itu Sia-Sia, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Posted by : Lativi Abdima
ABDI MADRASAH Updated at : 4/08/2014

Demi Masa Depan Bangsa, Ayo Memilih, Jangan Golput

Jangan Golput
Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tinggal satu hari lagi, tepatnya besok pagi yaitu tanggal 9 April 2014. Semua persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik dilakukan oleh KPU, Panwaslu, KPUD, PPK, PPS dan mungkin pada hari ini para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun sudah mulai menata Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbagai macam cara telah dilakukan untuk kesuksesan Pemilu 2014 termasuk kirab kampanye dan sosialiasi kepada masyarakat, baik di media massa, melalui baliho, sticker dan lain sebagainya.

Maka dari itu, masyarakat harus cerdas dan mau menggunakan hak pilihnya sesuai kemurnian hatinya masing-masing. “Ayo Memilih untuk Indonesia Raya 2014.” Itulah yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya dan khusunya Para Abdi Madrasah. Karena suara rakyat dalam Pemilu sangat menentukan nasib bangsa Indonesia, dan tentunya juga kemajuan dan kesejahteraan kita semua.

Diberbagai titik diseluruh Indonesia tidak terkecuali di pelosok desa KPU telah memasang spanduk, baliho dan poster berisi ajakan untuk memilih pada 9 April 2014. Ajakan kepada masyarakat itu menunjukkan pentingnya partisipasi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpinnya di 2014 ini. Dengan kata lain, tersirat bahwa Pemilu 2014 ini harus bersih dari politik uang dan jenis kecurangan lainnya yang membeli hak kita untuk memilih sesuai pilihan hati nurani kita.

Seperti di sampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Abdul Wahab Abdul Gofur, bahwa Pesta demokrasi pemilihan wakil rakyat yang berlangsung lima tahun sekali, harus disukseskan oleh seluruh masyarakat. Pak Wahab juga menambahkan pemilihan umum yang dilaksanakan pada 9 April wajib diikuti oleh seluruh umat muslim. Karena dalam pemilihan tersebut akan memilih pemimpin yang akan menjadi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, provinsi, pusat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Maskot Ayo Memilih untuk Indonesia ini merupakan representasi pesta demokrasi yang tidak boleh dilewatkan oleh siapa saja, karena menentukan Indonesia ke depannya akan seperti apa. Mulai saat ini, rakyat Indonesia yang baik harus memiliki pemikiran yang jernih dan berorientasi pada masa depan Indonesia, sehingga pada saat Pemilu 2014 ini benar-benar pilihan hati rakyat untuk meneruskan pemerintahan Indonesia.

Jangan sampai pada 9 April 2014 atau pada pemilu tahun ini, masyarakat melakukan golput dan tidak menggunakan hak pilihnya. Karena pada dasarnya, bangsa yang baik adalah bangsa yang menggunakan hak pilihnya dengan baik, bebas politik uang untuk mewujudkan Indonesia bersih dan bermartabat.

Ayo Memilih, Jangan Golput.

Demikian sekilas mengenai Demi Masa Depan Bangsa, Ayo Memilih, Jangan Golput, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Posted by : Lativi Abdima
ABDI MADRASAH Updated at : 4/08/2014

Monday, April 7, 2014

Uang Makan PNS Tahun 2015 Naik Sekitar 40 Persen

Uang Makan
Satu hal yang menggembirakan terutama bagi PNS instansi Pusat bahwa tarif uang makan PNS dan uang makan lembur mengalami kenaikan. Kenaikan terakhir terjadi pada tahun anggaran 2012 atau dua tahun yang lalu.

Tertanggal 17 Maret 2014 Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2015.

Uang makan PNS gol I dan II naik sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 35.000, Golongan III juga naik dengan besaran sama menjadi Rp 37.000. PNS golongan IV menikmati kenaikan paling besar yakni Rp 12.000 menjadi Rp 40.000 per hari. Kenaikan ini akan berlaku mulai bulan Januari 2015 dan uang makan PNS dihitung hitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Tabel Kenaikan Uang Makan PNS

No Golongan TA 2015 TA 2012 Kenaikan Persentase
1 I dan II 35.000 25.000 10.000 40 %
2 III 37.000 27.000 10.000 37 %
3 IV 41.000 29.000 12.000 41 %
Kenaikan dengan besaran yang sama juga dikenakan pada uang makan lembur, sedangkan uang lembur tarifnya tetap sama seperti tahun sebelumnya. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan 1 (satu) kali per hari.

Tabel Kenaikan Uang Makan Lembur

No Golongan TA 2015 TA 2012 Kenaikan Persentase
1 I dan II 35.000 25.000 10.000 40 %
2 III 37.000 27.000 10.000 37 %
3 IV 41.000 29.000 12.000 41 %
Jadi uang makan hanya diberikan untuk PNS sedangkan uang lembur dapat diberikan untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK).

Agar dapat memahami lebih rinci mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 silahkan unduh disini

Demikian info mengenai Uang Makan PNS Tahun 2015 Naik Sekitar 40 Persen, semoga ada manfaatnya.(Abdi Madrasah)

Posted by : Lativi Abdima
ABDI MADRASAH Updated at : 4/07/2014
 
Islam Mosque 3